JAKARTA, Quick respon— Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan untuk mewujudkan layanan publik yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam taklimatnya, Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menghentikan pola kerja birokrasi lama yang menyulitkan masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital mutlak dilakukan agar layanan publik dapat diakses dengan cepat tanpa beban biaya dan waktu yang tak perlu.
“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam, rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi,” tegas Presiden Prabowo.
Poin-Poin Utama Arahan Presiden:
Integrasi Data Nasional: Presiden meminta seluruh instansi mengintegrasikan basis data guna memastikan penyaluran bantuan sosial serta program perlindungan masyarakat tepat sasaran dan bebas dari kesalahan data.
Penghematan Biaya bagi Rakyat: Digitalisasi dan penyederhanaan pengurusan dokumen terbukti memangkas biaya administrasi yang sebelumnya harus dikeluarkan oleh warga.
Penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP): Keberadaan MPP fisik yang telah beroperasi di ratusan kabupaten/kota harus segera diimbangi dengan sistem digitalisasi terpadu (GovTech) berbasis teknologi mutakhir.
Target Kelas Dunia: Pemerintah menargetkan Indonesia memiliki tata kelola pemerintahan digital yang efisien dan berkelas dunia.