BOGOR – Rencana pergeseran calon ibukota Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur dari Kecamatan Jonggol ke Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, terus memicu gejolak. Kebijakan ini memicu gelombang penolakan keras, terutama dari elemen masyarakat di wilayah bagian bawah Bogor Timur yang merasa dirugikan secara geografis.
Merespons tensi yang meninggi di tingkat akar rumput, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin (Junsam), akhirnya angkat bicara mengenai dinamika administratif dan keresahan warga tersebut.
Presidium Masih Godok Proses Administrasi
Menurut legislator yang akrab disapa Junsam ini, perubahan lokasi pusat pemerintahan tersebut saat ini masih dalam koridor pembahasan internal oleh jajaran pengurus Presidium Bogor Timur.
“Kalau untuk perubahan dari Jonggol ke Sukaresmi, ini kan hanya administrasi lah, sedang diproses oleh teman-teman presidium, ya,” kata Junsam kepada awak media, Senin (25/5/2026).
Junsam berharap agar proses birokrasi ini tidak menemui jalan buntu dan bisa diselesaikan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga agenda besar pemekaran Bogor Timur tidak terhambat.
Gunung Putri Paling Santer Suarakan Penolakan
Meski dari sisi formalitas dinilai sebagai urusan administratif, Junsam mengakui bahwa riak-riak penolakan di masyarakat nyata adanya dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satu wilayah yang paling lantang memprotes kebijakan ini adalah Kecamatan Gunung Putri.
> “Ya mudah-mudahan itu tidak ada kendala, walaupun memang di bawah ada riak-riak gitu kan. Khususnya untuk Kecamatan Gunung Putri ini,” ungkap Junsam.
Aspirasi dari warga Gunung Putri ini menjadi catatan kritis bagi para pemangku kebijakan agar proses pemekaran wilayah tetap mengutamakan asas keadilan dan tidak mengorbankan kepentingan warga.
Akses Layanan Publik Jadi Beban Baru Warga
Apa yang sebenarnya membuat warga Gunung Putri meradang? Junsam membeberkan bahwa masalah aksesibilitas dan jarak geografis menjadi pemicu utamanya. Jika pusat pemerintahan digeser ke Sukaresmi (Sukamakmur), jarak yang harus ditempuh warga untuk mengurus administrasi justru menjadi berkali-kali lipat lebih jauh.
“Saya mendengar informasi, dengan pindahnya ke Sukamakmur (Sukaresmi), itu lebih jauh lagi,” tambah Junsam.
Warga khawatir, pemindahan ibukota yang sejatinya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, justru malah menyulitkan mereka di masa depan akibat akses yang semakin terpencil. Junsam pun berharap agar polemik penentuan titik ibukota ini segera menemukan solusi terbaik demi kemaslahatan seluruh masyarakat Bogor Timur.
( Penulis Dede Nur )