JAKARTA TIMUR, QUICK RESPONS– Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas menginstruksikan penataan ulang kawasan Pasar Induk Kramat Jati dan sekitarnya. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi jalan raya, trotoar, dan ruang publik yang selama ini kerap tertutup oleh aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan kios-kios liar yang menggunakan bahu jalan.
Instruksi tersebut disampaikan Pramono usai melakukan inspeksi mendadak di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, pada Senin (17/8/2026)
Ia menekankan bahwa kenyamanan pejalan kaki dan kelancaran arus lalu lintas tidak boleh dikorbankan demi kepentingan dagang yang tidak tertib.
“Kita harus tegas. Bahu jalan dan trotoar adalah hak publik, bukan tempat berjualan permanen. Saya sudah minta Satpol PP dan Suku Dinas Perdagangan untuk segera menertibkan area ini. Pedagang harus masuk ke dalam pasar atau ke lokasi relokasi yang sudah disediakan,” ujar Pramono kepada awak media.
Penataan ini juga melibatkan revitalisasi fisik pasar. Berdasarkan data terbaru dari Perumda Pasar Jaya, progres penataan Pasar Induk Kramat Jati telah mencapai 36 persen. Revitalisasi mencakup perbaikan sistem drainase untuk mencegah banjir, modernisasi kios agar lebih higienis, serta penambahan fasilitas umum seperti toilet dan area pembuangan sampah yang terintegrasi.
Selain penataan fisik, Pemprov DKI juga menggulirkan program “Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Program ini bertujuan menjadikan Pasar Kramat Jati sebagai pusat belanja yang bersih, sehat, dan bebas dari bahan berbahaya. Petugas keamanan pangan secara rutin melakukan uji sampel terhadap produk-produk segar seperti ikan, daging, dan sayuran yang dijual di sana.
Namun, penataan ini tidak berjalan tanpa tantangan. Data dari Kecamatan Kramat Jati mencatat ada sekitar 613 PKL yang masih aktif berjualan di sepanjang Jalan Raya Bogor. Kepala Satpol PP Kecamatan Kramat Jati, Endharwanto, menuturkan bahwa proses penertiban dilakukan secara bertahap dan persuasif. “Kami masih menunggu pembahasan lebih lanjut terkait relokasi agar tidak menimbulkan gejolak sosial. Kami mengedepankan dialog dengan para pedagang sebelum tindakan tegas diambil,” jelasnya.
Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, Pemprov DKI juga telah memulai pembangunan Pasar Kramat Jaya di atas lahan seluas 2.600 meter persegi. Groundbreaking proyek ini dilakukan pada April 2026 dan diharapkan dapat menampung sebagian besar pedagang eksisting yang saat ini menempati area liar.
Masyarakat menyambut positif langkah penataan ini, meski berharap adanya komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pedagang. “Kalau pasarnya jadi rapi, bersih, dan nggak macet, tentu kami sebagai pembeli juga senang. Tapi semoga pedagang kecil juga tetap bisa dapat tempat yang layak,” ucap Ratna, seorang warga setempat.
Pemprov DKI menargetkan penataan kawasan Kramat Jati akan tuntas sepenuhnya pada akhir tahun 2026, menjadikannya salah satu ikon pasar tradisional modern di Jakarta Timur.
(Mnur)