Periode Berhenti: Program MBG dihentikan mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 (selama masa libur sekolah berlangsung).
Alasan Kebijakan: BGN menyatakan bahwa sasaran utama program ini adalah siswa di lingkungan sekolah. Karena tidak ada aktivitas belajar mengajar, distribusi makanan tidak dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, insentif harian bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga dihentikan selama periode ini.
Efisiensi Anggaran: Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengklaim bahwa kebijakan ini dapat menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun. Dana tersebut berasal dari penghentian pembayaran insentif operasional SPPG dan biaya bahan baku yang tidak tersalurkan selama 18 hari libur tersebut.
⚖️ Kasus Hukum: Dugaan Proyek Fiktif Rp300 Miliar
Di tengah upaya efisiensi anggaran, BGN justru diterpa skandal besar yang sedang ditangani Kejaksaan Agung:
Tersangka Utama: Mantan Wakil Ketua BGN, Sony Sonjaya, saat ini tengah diperiksa intensif sebagai tersangka.
Modus Kejahatan: Ia diduga terlibat dalam proyek fiktif pengadaan alat pemantauan berupa CCTV dan mesin absensi sidik jari untuk ribuan SPPG di seluruh Indonesia.
Nilai Kerugian Negara: Total nilai dugaan korupsi dalam kasus ini mencapai Rp300 miliar. Barang-barang tersebut diduga tidak pernah dikirim atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, namun dana telah cair dari kas negara.
Status Penyidikan: Kejaksaan Agung terus mendalami jaringan sindikat di balik pengadaan barang tersebut dan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di internal BGN maupun vendor penyedia.
📢 Dampak & Respons Masyarakat
Kepastian Lanjut: BGN menjamin bahwa program MBG akan kembali berjalan normal pada 14 Juli 2026 saat tahun ajaran baru dimulai.
Sorotan Publik: Penghematan Rp3 triliun di satu sisi diapresiasi, namun di sisi lain masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan dana MBG mengingat besarnya temuan dugaan korupsi Rp300 miliar. Publik menuntut agar dana hasil “penghematan” libur sekolah benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kualitas gizi anak, bukan hilang akibat kebocoran anggaran lainnya.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN berjanji akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pos pengeluaran program MBG untuk memastikan tidak ada lagi praktik serupa yang merugikan keuangan negara.