JAKARTA, Quick Respon— Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato bernada tinggi dan penuh ketegasan dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (12/7). Dalam acara tersebut, Kepala Negara secara blak-blakan menyoroti sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ia sebut kerap menjadi sarang praktik tindak pidana korupsi.
Ultimatum Keras untuk Koruptor
Di hadapan ribuan peserta yang hadir, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras kepada para pelaku korupsi untuk segera menghentikan aksi culas mereka karena rakyat Indonesia tidak bisa dibodohi lagi.
“Saya peringatkan lagi, sekali lagi untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor sadar diri, hentikan praktik-praktik kau, hentikan, rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Beliau menambahkan bahwa meskipun Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pemaaf, masyarakat saat ini sangat menuntut keadilan, kesejahteraan, serta hak-hak dasar yang terpenuhi.
Penertiban dan Perampingan BUMN
Presiden menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan besar-besaran di tubuh perusahaan pelat merah. Menurutnya, tata kelola yang buruk serta banyaknya anak dan cicit perusahaan BUMN selama ini menjadi modus tersendiri untuk menyembunyikan uang negara.
Pemerintah menargetkan langkah efisiensi ekstrem ini rampung dalam kurun waktu dua tahun. Hingga Juli 2026, tercatat sudah ada sekitar 240 BUMN tidak sehat dan merugi yang resmi ditutup. Langkah perampingan ini akan terus dikejar hingga tersisa sekitar 300 BUMN saja yang dinilai produktif dan transparan.
Sorotan Dana Kedaulatan: Presiden menjelaskan bahwa penggabungan serta konsolidasi BUMN ini diarahkan di bawah Danantara (Dana Kedaulatan). Dengan nilai aset yang terkonsolidasi mencapai 1 triliun dolar AS, lembaga ini diproyeksikan menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar kelima atau keenam di dunia.
Janji Perbaikan Gaji Aparat Negara
Selain menindak para koruptor, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya langkah pencegahan sistemik, salah satunya dengan memberikan jaminan penghasilan yang layak bagi aparatur negara dan pelayan publik.
Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan guru, dokter, perawat, pegawai negeri, hingga personel TNI dan Polri. Langkah ini dinilai krusial agar para penegak hukum dan ASN tidak memiliki celah atau alasan untuk melakukan pungutan liar (pungli) maupun tergiur praktik korupsi.
(Mnur)